Rembang – Program "Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang digagas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN) pada dasarnya lahir dari niat mulia: memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. 

Di tengah persoalan stunting dan ketimpangan akses pangan sehat, program ini semestinya menjadi jawaban strategis negara untuk menyiapkan generasi unggul. Namun dalam pelaksanaannya, MBG justru menuai sorotan luas dari masyarakat.

Di berbagai daerah, muncul laporan dan unggahan media sosial tentang makanan yang diterima siswa tidak memenuhi standar kelayakan: roti berjamur, bubur bercampur belatung, buah yang tidak segar, hingga telur rebus berbau. 

Jika laporan-laporan ini benar dan terjadi secara sistematis, maka ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan menyangkut keselamatan anak-anak. Program yang mengusung embel-embel “bergizi” tentu harus tunduk pada standar gizi dan keamanan pangan yang ketat, bukan sekadar memenuhi kewajiban pembagian makanan.

Sorotan lain muncul dari beredarnya dialog antara Kepala BGN dan Presiden yang menyebutkan bahwa setiap hari dilakukan penyembelihan sapi untuk kebutuhan menu MBG. Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah realitas lapangan, di mana banyak sekolah mengaku belum pernah menerima menu berbahan dasar daging sapi. 

Bahkan daging ayam atau ikan pun disebut jarang ditemukan. Ketidaksesuaian antara narasi pusat dan kenyataan di daerah inilah yang memicu kecurigaan publik: apakah terjadi masalah dalam rantai distribusi, pengadaan, atau pengawasan anggaran?

Sebagai orang tua yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG, kekhawatiran tentu tak bisa dihindari. Ini bukan semata soal rasa atau variasi menu, tetapi tentang kesehatan dan keselamatan. Makanan yang tidak layak konsumsi berpotensi menimbulkan keracunan massal dan dampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak. 

Jika program ini benar-benar ditujukan untuk meningkatkan gizi generasi penerus bangsa, maka ukuran keberhasilannya harus jelas: berapa kandungan kalorinya, proteinnya, vitaminnya? Siapa yang menguji kelayakannya? Bagaimana mekanisme pengawasan kualitas di lapangan?

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Pemerintah perlu membuka standar baku gizi yang digunakan, nilai anggaran per porsi, serta mekanisme kontrol kualitas dari hulu ke hilir. Tanpa keterbukaan, opini publik mudah berkembang menjadi kecurigaan bahwa program ini lebih bernuansa politis ketimbang solutif.

Di sisi lain, muncul gagasan alternatif dari masyarakat: apakah lebih efektif jika dana diberikan langsung kepada orang tua dalam bentuk bantuan tunai bersyarat? Atau dikelola oleh sekolah masing-masing agar lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa setempat? 

Skema semacam ini mungkin dapat memangkas biaya distribusi seperti kendaraan operasional dan tenaga pengantar, sekaligus memperpendek rantai pengadaan yang rawan penyimpangan. Namun tentu saja, model apa pun tetap membutuhkan sistem pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Program sebesar MBG tidak boleh alergi terhadap evaluasi. Kritik publik semestinya dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan serangan politik. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan cepat dan terbuka justru akan memperkuat legitimasi program. Jangan sampai anak-anak menjadi “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah MBG benar-benar dirancang untuk memastikan anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, atau hanya sekadar simbol kepedulian? 

Jawabannya terletak pada keberanian pemerintah untuk berbenah, membuka data, memperketat pengawasan, dan memastikan bahwa setiap suapan yang diterima anak-anak memang layak, bergizi, dan aman. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar citra, melainkan masa depan bangsa.

***

*) Oleh : Sutarmaji, ASN Pemda Rembang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.