REMBANG – Kondisi penumpukan sampah di kawasan Pasar Kambing, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, mendadak menjadi sorotan publik. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan tumpukan limbah domestik meluber hingga mendekati permukiman warga viral di media sosial pada Senin (9/2/2026).

Dalam video tersebut, seorang warga menyampaikan kritik tajam dalam bahasa Jawa dan menyamakan volume tumpukan sampah tersebut dengan "lautan sampah". Warga mengeluhkan dampak buruk bagi kesehatan serta kenyamanan lingkungan akibat aroma tak sedap dan pemandangan yang kumuh di tengah pemukiman padat penduduk.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi, mengakui bahwa permasalahan di lokasi tersebut merupakan "persoalan klasik" yang kerap berulang. Ia menyatakan akan segera melakukan langkah penanganan cepat.

"Nggih (iya), sebentar saya koordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dulu. Itu persoalan klasik," ujar Ika melalui pesan singkat.

Baca juga

Viral! Puluhan Pemuda Serbu Desa di Pati, 4 Warga Luka, Motor Rusak

Kepala UPT Pengelolaan Sampah, Agus Triono, memberikan penjelasan mendalam terkait pemicu utama penumpukan tersebut. Menurutnya, meskipun pihak DLH telah melakukan pengangkutan secara rutin, volume sampah yang masuk setiap hari sudah jauh melampaui kapasitas penampungan yang tersedia.

Faktor utama luberan ini disebabkan oleh banyaknya desa dan kawasan perumahan di sekitar Sumberejo yang membuang sampah ke lokasi Pasar Kambing, sehingga beban angkut menjadi berlebih.

Sebagai langkah konkret, pihak UPT berkomitmen untuk segera menuntaskan pembersihan. Salah satu strategi yang akan diterapkan mulai besok adalah menambah jumlah sarana penampungan di lokasi tersebut.

"Di lokasi sekarang baru ada satu kontainer, rencana mulai besok kita taruh dua kontainer di Pasar Kambing," tegas Agus.

Baca juga

Tinjau Langsung, Plt Bupati Pati Pastikan Sekolah Rakyat Tlogowungu Mulai Aktif 10 Juli

Terkait desakan warga untuk pembersihan total menggunakan alat berat—seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2025—Agus menyatakan kesiapannya meskipun terdapat tantangan anggaran. Meski peminjaman alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bersifat gratis, biaya operasional seperti BBM dan mobilisasi alat tetap menjadi tanggungan pihak UPT.

Meski ada komitmen penanganan, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Rembang tidak hanya memberikan solusi jangka pendek. Warga mendesak adanya sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan terjadwal agar masalah ini tidak kembali berulang dan mengancam kualitas lingkungan hidup mereka di masa depan. (*)