Mahasiswa Rembang Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Reformasi Polri
Kapolres memberikan jaminan terhadap keamanan aktivis dan warga Rembang dari tindakan represif.
REMBANG – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kabupaten Rembang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Rembang, Jumat sore (27/02/2026).
Massa mulai memadati lokasi sejak pukul 15.40 WIB dengan membawa spanduk kecaman terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu-isu kerakyatan di Kabupaten Rembang.
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I'tazza, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi hukum nasional yang dinilai mencederai keadilan sosial.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Rembang menuntut pengusutan tuntas secara transparan dan independen atas kasus pembunuhan Arianto Tawakal. Mereka mendesak agar seluruh aparat yang terlibat diseret ke pengadilan pidana umum, bukan sekadar melalui sidang etik yang dianggap sebagai formalitas.

Mahasiswa juga meminta pertanggungjawaban penuh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas kegagalan sistem komando dalam mencegah kebrutalan aparat.
Lebih lanjut, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi radikal di tubuh Polri guna menghapus kultur militerisme serta memastikan perlindungan HAM agar Polri kembali pada fungsinya sebagai pengayom rakyat, bukan alat teror penguasa.
Aksi tersebut memanas saat sesi tanya jawab dengan Kapolres Rembang, AKBP Mohammad Faisal Pratama. Menjawab keraguan mahasiswa, Kapolres menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan tindakan tegas bagi anggota yang melanggar, termasuk sanksi PTDH bagi oknum yang terlibat narkoba.
Ketegangan sempat mencair saat Kapolres memberikan jaminan langsung terhadap keamanan aktivis dan warga Rembang dari tindakan represif.
"Saya garansinya. Saya jamin kepolisian di Kabupaten Rembang akan melaksanakan tugas pelayanan, penyidikan, dan harkamtibmas dengan sebaik-baiknya. Jika didapati adanya pelanggaran, saya pastikan tindakan tegas sesuai aturan akan ditegakkan," pungkas AKBP Faisal.

Tak hanya isu nasional, mahasiswa juga menyoroti permasalahan lokal. Di hadapan perwakilan DPRD Rembang, Ridwan, serta jajaran Sekda dan kepala dinas, PMII menuntut pembenahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), perbaikan jalan rusak, transparansi anggaran pajak, hingga pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski mahasiswa sempat menyatakan kekecewaannya karena hanya sedikit anggota dewan yang berani menemui mereka,Ridwan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa permasalahan infrastruktur akan segera diselesaikan, termasuk penganggaran LPJU yang diprioritaskan pada tahun depan.
Aksi ini berakhir dengan tertib. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji Kapolres maupun pihak DPRD Rembang agar seluruh tuntutan tersebut tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Berita ini juga tayang di portal nasional
Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.


